Oleh : Fitriah Abdul Azis, M.Si (Peneliti Senior Gandautama)
Dunia dikejutkan dengan munculnya dua kekuatan regional Rusia dan Uni Eropa (UE) yang saling berkonflik memperebutkan wilayah yang membentang diantara keduanya. Kedua kekuatan regional di EURASIA ini pada peran negara, kelompok atau aktor-aktornya berusaha mengintegrasi politik, ekonomi, nilai-nilai budaya, gagasan dan visi masyarakat yang berbeda. Rusia dan UE hari ini mengeksplorasi dan memperebutkan wilayah tengah yang merupakan negara-negara bagian Uni Soviet dimasa lalu (Eropa timur/EURASIA) dan merupakan zona kontak militer antara Rusia dan UE. Dua kekuatan regional akan terus bersaing dengan kegigihan untuk menguasai wilayah tengah tersebut. Antara Rusia dan UE kerap terlibat masalah, krisis ekonomi, sejarah dan geopolitik energi dari masa Uni Soviet hingga runtuhnya Uni Soviet yang diwarnai dengan adanya penaklukan wilayah, budaya dan etnis, serta lunturnya rasa nasionalisme eks warga Uni Soviet. Munculnya sikap ambivalen terhadap Barat dan Eropa dimanifestasikan oleh Westernizer dan Slavophiles dalam mempengaruhi identitas negara-negara wilayah tengah antara Rusia dan UE. Wilayah tengah yang terpecah dari Uni Soviet kini menjadi arena perebutan dengan menerapkan soft diplomacy, tarik menarik kepentingan, aksi militer hingga pendudukan yang berkonsekuensi terjadinya persaingan Multipolar pada tatanan dunia internasional dimasa depan. Di tempat lain, adalah Amerika Serikat dan China bersaing memperebutkan hegemoni di Indo Pasific, dan kita menantikan siapa diantara Rusia VS UE dan Amerika Serikat VS China yang bertarung menjadi pemegang hegemoni dunia. UE adalah Neo Imperialisme Eropa dan Rusia adalah Neo Imperialisme Pasca Kekaisaran. Tujuan UE, memastikan keamanan di perbatasan timurnya (Huseynov,2016) dan tata kelola ekonomi pasar UE dengan tujuan membangun mitra ekonomi yang memiliki taraf hidup dibawah standar Eropa dengan membentuk organisasi kemitraan The Eastern Partnership (EaP) pada 2009, melalui konsolidasi negara-negara eks Uni Soviet. Komisi Eropa menjadi pusat kendali yang mempromosikan demokrasi dan ekonomi segaris dengan nilai-nilai UE. EaP adalah sebuah inisiatif eksternal UE untuk mengintegrasikan negara-negara anggota pada lingkup geografis Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova dan Ukraina. EaP bukanlah batu loncatan bagi negara-negara anggota untuk menjadi anggota UE. UE memiliki mekanisme yang berbeda dalam syarat rekrutmen keanggotaan UE. Keterlibatan UE dalam The Eastern Partnership mencakup koneksi jaringan transportasi, keamanan energi, pembangunan regional, implementasi nilai-nilai demokrasi dan modernisasi serta integrasi ekonomi yang dikonvergensi dengan kebijakan UE dan hukum internasional Eropa. Disisi lain, Rusia melihatnya sebagai ancaman penguatan pengaruh UE namun asumsi ini dibantah Menlu Swedia Carl Bildt:
Posisi UE adalah tentang penegakan prinsip-prinsip UE dan hukum internasional yang harus dihormati Rusia (EU Observer).
Rusia juga tidak mau kalah dalam hal ini, menerapkan kekuatan budaya, energi dan militer, mengikuti Doktrin Monroe yang disebutnya Doktrin Monroe Baru, yang apabila bunyinya dipersamakan bahwa upaya negara-negara Eropa dalam melakukan campur tangan terhadap negara-negara bekas wilayah Uni Soviet dipandang sebagai agresi. Rusia menegaskan bahwa mereka akan melindungi bekas wilayah Soviet jika ada modifikasi geopolitik yang mengancam keamanan nasional Rusia (Huseynov,2016). Ekspansi NATO ke wilayah tengah dianggap oleh Rusia sebagai pengepungan, ancaman dan perambahan. NATO bekerja sama dengan UE melakukan agresi kepada negara-negara di wilayah tengah dengan tujuan menjadikan negara-negara wilayah tengah sebagai subordinat UE. Konsekuensinya wilayah tengah menjadi objek persaingan antara Rusia dan UE. Negara pro Eropa dan Barat (Ukraina, Moldova, Georgia) menandatangani European Union Association Agreement (AA) yaitu perjanjian UE dengan negara non UE, sementara Negara pro Rusia (Belarus, Kazakhastan dan Kirzistan) menandatangani Eurasian Economic Union (EAEU) yaitu persatuan ekonomi negara-negara pasca Soviet. Maka dimulailah serangkaian konfrontasi yang menempatkan Rusia versus UE pada posisi perebutan geopolitik dengan instrumen diplomasi soft power hingga hard power. Dilihat dari perspektif sejarah kebijakan luar negeri Rusia memiliki pola yang sama secara berkesinambungan dalam mengelola kekuasaan terhadap wilayah yang berbatasan dengan jantung rusia. (John,P.LeDonne,The Russian Empire and The World,1700-1917). Abad ke 14, Moscow adalah pusat kerajaan Rusia yang berekspansi ke seluruh wilayah tengah hingga menciptakan kerajaan multinasional dengan wilayah yang sangat luas. Realitas geopolitik Rusia terus berekspansi namun dengan wilayahnya yang luas terbuka, Rusia tidak memiliki penghalang alami untuk melindungi daratannya. Maka dengan mudah negara lain menginvasi Rusia dan itu membentuk perasaan tidak aman pada politik Rusia. Negara-negara pecahan Uni Soviet dijadikan zona penyangga militer Rusia untuk melindungi sumber daya alam dan energi Rusia yang terbesar di dunia. Oleh karenanya Rusia menjaga cakupan wilayahnya, memperkuat perbatasan negara dan mengamankan sumber daya energi penopang ekonomi Rusia sebagai postulat kebijakan luar negeri Rusia. Hal ini disebut sebagai “Politik Energi” yang bertujuan membangun dimensi keterlibatan Rusia dalam urusan energi di dunia internasional. Dimana pipa-pipa minyak dan gas yang terhubung antar negara akan menjadi instrumen strategis Rusia dalam membangun keseimbangan kekuatan, meningkatkan kemampuan militer, menciptakan ketergantungan energi pada Rusia, mengintegrasikan transportasi Rusia di laut-laut besar dan menasionalisasi properti lawan ideologi barat oleh negara-negara satelit Rusia untuk mengeksplorasi sumber daya alam, pengembangan sektor ekonomi yang di kendalikan negara. Rusia pernah runtuh dan ekonomi mereka terpuruk dimasa lalu. Rusia kehilangan wilayah, properti militer, properti industri dan infrastruktur. Reformasi Gorbachev demi menyelamatkan ekonomi Soviet dari depresi membawanya pada kebijakan liberalisasi yang besar dan menyebabkan perubahan dalam struktur politik dan ekonomi, berujung runtuhnya komunisme, persatuan dan kehancuran stabilitas karena seruan pemisahan 15 negara baru dan negara-negara federasi Rusia. Tinggallah Rusia menjadi satu-satunya penerus Soviet memikul beban kewajiban hukum, organisasi internasional dan kepemilikan senjata nuklir. Keruntuhan dan perlepasan negara-negara baru dan federasi Rusia membawa serta properti industri dan infrastruktur yang tidak sedikit. Boris Yeltsin presiden pertama Rusia awalnya mendukung orientasi masyarakat terbuka Rusia untuk menjadi liberal dengan ekonomi barat. Namun perubahan itu tidak ditangkap secara serius karena kecurigaan Reagen dan Thatcher, maka Rusia dibiarkan sendiri dan tidak diberikan bantuan ekonomi.
Negara-negara komunis dibiarkan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Dunia barat telah bersedia mendukung transisi demokrasi dengan kata-kata, tetapi tidak dengan uang”. (George Soros;Open Society,2006)
Para pemimpin Rusia kecewa karena dibiarkan sendiri pada semua masalah yang dihadapi. Rusia bertekad bangkit kembali pada posisi kekuatan besarnya dan kebijakan luar negeri Rusia berkembang menjadi anti Barat. Vladimir Putin direktur Federal Security Service (Dinas Keamanan Federal) pada musim panas 1999 diangkat menjadi perdana mentri dan dipilih sebagai calon Yeltsin untuk kursi presiden, ia menolak institusi tatanan global unipolar Washington dan menggunakan kebijakan multipolarisme. Sepanjang sejarah kebijakan luar negeri Rusia, Rusia berhasil membentuk aliansi militer, mengendalikan negara-negara lemah, membangun kemampuan militer domestik, mendukung peran lembaga-lembaga internasional dengan gagasan multilateralisme dan yang terpenting Rusia mengkonstruksi dengan sangat tajam pengaruhnya pada Geopolitik Energi yang membawanya pada posisi kekuasaan kedaulatan negara yang mampu mengimbangi pengaruh negara-negara kuat lainnya. Hingga kini Rusia dalam kebijakan luar negeri bertahan segaris lurus dengan kebijakan luar negeri era Uni Soviet, Soviet, Pasca Soviet dan Pasca Perang Dingin hingga hari ini membuktikan peran Rusia dan kepentingan internasionalnya membentang di seluruh dunia. Konfrontasi Rusia dengan AS dan ekspansi NATO, adalah keterlibatannya dalam urusan negara-negara bekas Soviet menciptakan Balance of Power di wilayah tengah. Kebijakan politik keamanan Rusia mengembangkan keyakinan bahwa multipolar yang didominasi beberapa kekuatan negara besar akan lebih stabil dan tidak terlalu mengancam kepentingan nasional Rusia. Tapi perambahan proyek-proyek NATO ke wilayah tengah digambarkan Rusia sebagai upaya mengepung Rusia. Melalui multipolarisme, Rusia berusaha mengimbangi kekuatan AS dengan pengaruh nuklirnya dan membangun aliansi dengan negara lain. Namun tidak ada kebijakan luar negeri yang berhasil tanpa persetujuan DK PBB. Upaya Rusia untuk mengimbangi hegemoni AS melalui organisasi internasional dirasa terkunci.
Tahun 2005 Presiden Vladimir Putin memunculkan strategi kebijakan baru yaitu “Negara super energi” yang mengandalkan sumber daya strategis yaitu negara-negara federasi Rusia sebagai jaringan transportasi pipa gas, minyak untuk mengejar tujuan politik dan ekonomi. Energi dimasa depan adalah instrumen politik yang tidak ternilai harganya mampu memperkaya negara, meningkatkan status di internasional dan sebagai instrumen “Tekanan politik” kepada mitra-mitra kerjasama Rusia yang instrumen ini terkenal dipakai dimasa lalu. Strategi Presiden Vladimir Putin ini berhasil menempatkan posisi Rusia memonopoli pasokan minyak dan gas Rusia ke negara-negara tertentu di Eropa Barat. Namun hal itu bukan tanpa kendala, reputasi Rusia sebagai mitra energi terbesar dunia hilang karena perselisihan kerjasama energi yang menggunakan Ukraina sebagai transit pipa-pipa minyak dan gas Rusia menuju Eropa Barat. Pada akhirnya 24 Februari 2022 Rusia menginvasi Ukraina dalam skala penuh. Dalam perspektif realis kebijakan politik energi Rusia ini bisa dipahami sebagai sebuah bentuk pertahanan kedaulatan negara mereka. Dunia internasional tidak bisa menjustifikasi apa yang dilakukan Rusia sebagai bentuk ancaman bagi kepentingan mereka. Karena posisi moral dalam realisme dibawah kepentingan nasional negara seperti yang dinyatakan oleh Hans.J.Morgenthau (1985:7)
Realisme politik tidak memerlukan pembenaran moral, akan tetapi ia memerlukan pembedaan yang tajam antara apa yang dikehendaki dan apa yang mungkin, antara apa yang diharapkan dimana pun kapan pun.
Penyatuan negara-negara anggota UE menjadi satu organisasi mengarah kepada neo imperialisme baru. Perjanjian kemitraan ekonomi yang diiniasiasi UE kepada negara-negara eks Uni Soviet adalah kendaraan untuk liberalisasi. UE ingin meluaskan pengaruhnya ke seluruh wilayah tengah dengan maksud memunculkan partisipasi negara-negara wilayah tengah seolah-olah itu datang secara alamiah tanpa paksaan atau tekanan. Sehingga tercipta sebagai “persetujuan populasi umum” sebagaimana yang disebutkan Antonio Gramsci:
Kekuatan hegemoni tidak terletak pada kekuasaan keras penguasa, tetapi pada kemampuan menghasilkan persetujuan populasi umum.
Maka diciptakannya UE sebagai project politik atas kesamaan institusional negara-negara Eropa berkait dengan bahasa dan budaya masyarakatnya. Pada pendapat lain UE sebagai project Eropa difahami sebagai identitas kekompakan internal Eropa. UE membangun kekuatan solidaritas Christen Dome yang akan menentukan negara mana yang bisa menjadi anggota dan bukan anggota. Oleh karenanya negara-negara seperti Albania, Bosnia, Herzegovina dan Turki tidak dianggap sebagai negara-negara Eropa. UE diciptakan sebagai sebuah kerangka kerjasama yang menstandarisasi ekonomi kearah yang lebih luas. Namun UE tetap membuat batasan dengan negara-negara Eropa disisi Timur (EaP) sebagai sebuah blok yang membatasi antara UE sebagai negara induk dan EaP sebagai negara koloni. Kwame Nkrumah mendefinisikan Neo kolonialisme kolektif pasar bersama Eropa.(Nkrumah,1965-NewKolonialisme). Lalu apa perbedaannya dengan Eropa dimasa lalu? Perbedaannya Eropa kini mampu beradaptasi pada tempatnya yang baru dimana Eropa tidak memiliki keunggulan sumber daya alam dan ekonomi yang terbatas kini tampil menegaskan posisinya bersaing dengan AS di Eropa. Pembukaan perdagangan dan liberalisasi ekonomi adalah prinsip utama UE. Jerman sebagai negara inti Eropa mengembangkan ekonomi dengan perluasan UE dan masuknya negara-negara bekas sosialis sebagai strategi imperialisme membuka pasar baru, investasi baru, biaya tenaga kerja murah, sejarah industri berkualitas tinggi, dan sumber daya energi melimpah. Bagi para elit negara wilayah tengah menilai bahwa bergabung ke UE dapat melindungi mereka dari bahaya yang timbul dari negara Rusia. Penulis berpendapat dibukanya peluang keanggotaan negara-negara wilayah tengah bertujuan untuk membangun “Collective Energy” yang selama ini UE banyak bergantung energi pada Rusia. UE sebagai federasi akan saling berkoordinasi untuk menentukan strategi politik dan kelembagaan dalam mengekspansi dan mengeksplorasi geografis wilayah tengah. Dalam proses integrasi tersebut pengikisan aspek-aspek nasionalisme dilakukan untuk memperkuat integrasi Eropa kearah liberalisme, sosial demokratis dan hukum internasional Eropa. Fungsi UE tidak hanya meliputi ekonomi kapitalisme tetapi juga menyatukan mata uang tunggal EURO sebagai aspek penting pengurangan otoritas moneter masing-masing negara anggota UE sebagai kompensasi menuju otoritas moneter kolektif. Hal ini bukan tanpa kendala, UE dihadapi dengan keluarnya Inggris dan Swedia dari UE dan potensi Polandia yang kini dilanda perselisihan antara pemerintahan Polandia dengan UE yang diambang perpisahan. Disebabkan konstitusi Polandia telah mengesampingkan beberapa Undang-Undang UE. Pemimpin partai berkuasa Polandia Jaroslaw Kaczynski berusaha mengadvokasi, mengontrol pengadilan negaranya, namun perubahan itu dipandang UE sebagai pengikisan checks and balances demokratis UE. Lalu mengapa negara-negara wilayah tengah banyak yang ingin bergabung dengan UE? Keanggotaan UE kepada negara-negara wilayah tengah Eropa Timur dianggap penting karena hanya dengan memasukkan negaranya ke dalam blok 27 anggota UE, negara itu akan mendapat kebebasan bepergian di seluruh Eropa. Keanggotan UE juga membawa transformasi ekonomi terutama setelah mengalami kesulitan ekonomi dibawah rezim komunis. Apakah mudah bagi negara yang sudah bergabung dengan UE untuk keluar dari keanggotaan? Tentu tidak, pada yang terjadi dengan Polandia, Perancis mengatakan bahwa keluarnya Polandia dari UE beresiko untuk De Facto. Karena keanggotaan UE bergantung penuh tanpa syarat terhadap nilai-nilai dan aturan bersama yang menjadi komitmen hukum. Sebagai akibat dari persaingan perebutan hegemoni pengaruh ke wilayah tengah maka kasus invasi Rusia ke Ukraina tidak bisa dihindari.
Ukraina berada diantara dua kekuatan regional Eurasia. Referendum Undang-Undang Deklarasi Kemerdekaan Ukraina terjadi pada 1 Desember 1991. Mayoritas pemilih menyetujui deklarasi kemerdekaan Ukraina. Referendum tersebut diadakan oleh parlemen Ukraina yang mendapat dukungan warga Ukraina. Ukraina meliputi Krimea, Kuban dan Don Cossack yang merupakan negara otonom Rusia bagian selatan (etnis; Rusia, Yahudi). Ukraina pernah mencoba untuk melepaskan diri dari Rusia setelah revolusi St. Petesburg. Seperti yang dikatakan sejarawan Paul Kubicek (1917-1920):
Entitas menjadi negara merdeka muncul, namun itu adalah periode yang kacau. Revolusi, perang internasional dan sipil banyaknya persaingan memperebutkan wilayah dan tidak semua orang menginginkan Ukraina terpisah. Pada akhirnya kemerdekaan Ukraina berumur pendek, sebagian besar tanah Ukraina masuk dalam Uni Soviet dan sisanya dibagi ke Polandia, Cekoslowakia dan Rumania”. (Paul Kubicek,The History of Ukraine-2008).
1 Desember 1991 pemilihan presiden Ukraina pertama terpilih Leonid Kravchuk (BBCNews). Selama masa kepemimpinannya terjadi berbagai skandal korupsi dan berkurangnya kebebasan pers namun ekonomi Ukraina meningkat (Profil Negara Ukraina BBCNews). Pada 2004 Kuchma mencalonkan diri untuk pemilihan bersaing dengan Perdana menteri Viktor Yanukovych, Kuchma dan Federasi Rusia, ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan Rusia. Kandidat oposisi lainnya Viktor Yuschenko tidak setuju dan menyeru Ukraina untuk berkiblat ke barat dan bergabung dengan Uni Eropa. Dalam pemilihan tersebut, Yanukovych menang tetapi Yuschenko menuduh adanya kecurangan membuat dia kehilangan banyak suara. Krisis politik meletus setelah pendukung oposisi memulai demonstrasi jalanan di Kyiv dan kota-kota lain. Akhirnya Mahkamah Agung Ukraina memerintahkan hasil pemilu batal demi hukum. Pada putaran kedua Viktor Yuschenko terpilih sebagai pemenang, Yanukovych mengundurkan diri dan kabinetnya dibubarkan. Selama masa Yuschenko, hubungan Ukraina dan Rusia tidak harmonis dan Yuschenko sangat fokus pada peningkatan hubungan dengan Uni Eropa. Pada 2005 perselisihan yang dipublikasikan atas harga gas alam Rusia menyebabkan kekurangan energi di banyak negara Eropa yang bergantung pada Ukraina sebagai negara transit.(BBCNews,2014). Oleksandr Turchynov dilantik sebagai Presiden sementara sampai 25 Mei 2014, tak lama Petro Poroschenco terpilih sebagai presiden pada putaran pertama. Pengamat independen mencatat bahwa reformasi di Ukraina pada saat itu sangat lambat, korupsi tidak mereda, ekonomi Ukraina dalam krisis yang mendalam. (Bershidsky, Leonid,6 November 2015,Bloomberg). Ukraina bergabung dengan DCFTA dibawah UE 2016, warga negara Ukraina diberikan perjalanan bebas visa ke Area Schengen hingga 90 hari-180 hari dan Perjanjian Asosiasi secara resmi mulai berlaku pada 1 September 2017.(Minakov, Mikhail; Stavniichuk, Maryna, Demokrasi Terbuka). Peningkatan kebijakan luar negeri turut terjadi dan memberi dukungan bagi warga yang anti Rusia memperoleh bebas visa di seluruh negara-negara Uni Eropa untuk kebutuhan kerja. Konstitusi Ukraina diamandemen pada 2019 berisi norma-norma tentang jalur strategis Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Pada 21 April 2019, Volodymyr Zelensky terpilih sebagai presiden dan kebijakan kontroversialnya melarang siaran televisi dari saluran TV Rusia. (BBCNewsUkraina). Georgia, Moldova dan Ukraina menandatangani AA pada mei 2021 untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan dialog antara tiga negara. Dibawah UE melakukan integrasi Eropa meningkatkan kerjasama Kemitraan Timur EaP dan berkomitmen bergabung dengan Uni Eropa pada 2030-an.(www.ukrinform.ua). KTT Brussel 2021 dimana para pemimpin NATO menegaskan kembali keputusan yang diambil pada KTT Bucharest 2008 bahwa Ukraina akan menjadi anggota Aliansi dengan Rencana Aksi Keanggotaan (MAP) sebagai bagian integral dari proses dan hak Ukraina untuk menentukan masa depannya sendiri dan politik luar negeri tanpa campur tangan pihak luar.(NATOnews). Tapi dengan semakin tingginya konflik yang dihadapi Ukraina atas invasi Rusia ke negaranya yang terjadi pada 24 februari 2022, NATO tidak siap menerima Ukraina menjadi anggotanya. Kini tinggallah menunggu apakah UE akan menerima permohonan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota UE.